Ahok: Saya Bangga Bisa "Ngatur" KPK

BERITA LINE, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kadang-kadang bangga gara-gara sikap anggota DPRD DKI yang menuduhnya mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi tuduhan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana yang menuding ada konspirasi kekuasaan dibalik belum adanya bukti korupsi dalam pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada 2014. 

"Kadang-kadang karena anggota DPRD kayak si Lulung, saya merasa bangga juga menjadi Ahok. Ternyata bisa ngatur KPK kata mereka. DPR RI juga mau manggil saya. Sekelas Presiden saya," kata Ahok, sapaan untuk Basuki, di Balai Kota, Jumat (11/3/2016).

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan telah menyatakan bahwa belum ada indikasi korupsi terkait pengadaan lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI. Basaria mengatakan, untuk menaikan kasus tersebut ke tahap penyidikan, setidaknya dibutuhkan dua alat bukti yang cukup. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti yang cukup yang ditemukan KPK. 

Ahok yakin KPK bekerja profesional. Menurut Ahok, pembelian lahan RS Sumber Waras telah disepakati bersama dengan DPRD DKI Jakarta dan dilakukan sesuai mekanisme yang ada. 

"KPK sudah minta BPK audit investigasi. Tapi sampai sekarang KPK belum menemukan dua bukti, niat curi pun tidak ada. Tapi KPK akan terus cari karena KPK kan enggak boleh stop. Nah saya percaya KPK profesional," ujar Ahok. 

Pada Oktober 2015, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mendatangi Kantor KPK. Tujuannya, untuk melaporkan pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada akhir 2014. Ketika itu, anggota DPRD yang dipimpin Lulung membawa laporan hasil audit BPK atas anggaran DKI tahun 2014 untuk diserahkan kepada KPK. 

Turut hadir di KPK, Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), Triwisaksana dan anggota Pansus lainnya, yakni Prabowo Soenirman, Tubagus Arief, Inggard Joshua, Muhammad Taufik, Ahmad Nawawi, dan Syarif. Menurut sejumlah anggota DPRD DKI itu, BPK menemukan indikasi kerugian daerah Rp 191 miliar dalam pembelian lahan yang rencananya akan diperuntukkan bagi pembangunan RS kanker tersebut. BPK menilai pengadaan lahan RS Sumber Waras tersebut tidak melalui proses memadai. 

KPK pun menerima laporan ini dan berjanji akan menindaklanjutinya.