Tertangkapnya Bos Agung Podomoro Land, Indikasi Proyek Reklamasi Sarat Korupsi

Tertangkapnya Bos Agung Podomoro Land, Indikasi Proyek Reklamasi Sarat Korupsi

Berita line, Jakarta - Pluit City merupakan salah satu proyek andalan PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN). Proyek tersebut akan menempati wilayah reklamasi Pantai Utara Jakarta yang sampai saat ini masih menjadi polemik.

Pada November tahun lalu, Presiden Direktur APLN Ariesman Widjaja mengatakan, Pluit City seluas 160 hektar akan segera dibangun jika izin mendirikan bangunan (IMB) sudah terbit. Sementara yang sudah dikantongi perseroan adalah izin pelaksanaan reklamasi.

Izin pelaksanaan reklamasi Pluit City (Pulau G) tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk.

Pada Kamis (31/3/2016) malam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, M. Sanusi usai menerima uang dengan nilai total Rp 1.140.000.000.

Uang suap itu diduga terkait dengan pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda nomor 8 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan Sanusi menerima uang suap itu dari karyawan PT APL berinisial TPT. GER menjadi perantara Sanusi dengan pihak perusahaan.

"GER berperan sebagai perantara untuk memberikan uang atau hadiah untuk penyelenggara negara terkait pembahasan Raperda Rencana Zonasi Pesisir Jakarta dan Rencana Tata Ruang Strategis Pantura," ungkap Agus dalam jumpa pers di gedung KPK, Jumat (1/4/2016).

Terkait kasus tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang selama ini menentang Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta angkat bicara.

"Tertangkapnya anggota DPRD DKI Jakarta dan bos pengusaha Agung Podomoro Land (APLN) mengindikasikan proyek reklamasi sarat korupsi," kata Direktur Walhi Jakarta, Zaenal Muttaqien, kepada Kompas.com, Jumat (1/4/2016).

Pengusaha APLN yang dimaksud Zaenal merujuk pada pernyataan KPK bahwa tersangka berikutnya adalah Presiden Direktur APLN Ariesman Widjaja.

Menurut Agus, Ariesman ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan sebagai pemberi suap kepada M Sanusi selaku Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra.

Uang yang diberikan kepada Sanusi terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Zaenal kemudian meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk terlibat dan bertanggung jawab atas kasus tersebut lantaran memberikan izin terkait Reklamasi Pluit City.

"Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta juga harus terlibat dalam pertanggung jawaban tersebut mengingat Raperda tersebut didorong oleh Pemprov karena Gubernur saat ini tidak memiliki dasar hukum terbitnya reklamasi," tandasnya.

Ingatt, Harga Properti Tak Pernah Turun!

Ingatt, Harga Properti Tak Pernah Turun!

Berita Line - Meskipun lokasinya jauh dari pusat kota, saya tetap membeli rumah ini untuk investasi. Beli properti tak pernah rugi, karena harganya gak pernah turun, terus naik.

Simon Hasibuan, warga Babelan Bekasi mengungkapkan alasannya berburu properti hingga ke daerah Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

Simon mengaku membeli dua unit rumah sekaligus di perumahan yang dikembangkan oleh Mekar Agung Sejahtera Group (MAS) tersebut.

Harganya memang terjangkau yakni Rp 133 juta per unit untuk rumah tipe 32/60,5 meter persegi.

Dengan harga semurah itu, Simon harus merogoh kocek Rp 266 juta. Baginya, uang sebesar itu tidak harus dikeluarkannya sekaligus.

Simon memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) yang disediakan Bank BTN dengan suku bunga lima persen dan tenor 10 tahun.

"Jadi, tiap bulan saya mencicil hanya Rp 1,3 juta untuk satu rumah atau Rp 2,6 juta per bulan untuk dua rumah. Sangat ringan," kata dia.

Baca Juga : Tertangkapnya Bos Agung Podomoro Land, Indikasi Proyek Reklamasi Sarat Korupsi

Simon berkisah, awal persentuhannya dengan investasi properti adalah ketika dia membeli rumah seken di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, pada 1991.

Di sana dia membeli rumah petak dan kios mungil dari uang hasil menabungnya sebagai porter atau penyedia jasa pikulan. 

"Dulu saya beli rumah itu hanya Rp 95 juta. Kini ditaksir orang, nilainya Rp 1,2 miliar. Saya tidak lepas, karena rumah ini menyatu dengan kios yang saat gunakan sebagai tempat jualan baju, sepatu dan barang kebutuhan lainnya," papar Simon.

BSDE Siapkan Belanja Modal Rp 4 Triliun Tahun Ini

BSDE Siapkan Belanja Modal Rp 4 Triliun Tahun Ini

BERITA LINE, JAKARTA - PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menyiapkan anggaran senilai Rp 4 triliun untuk belanja modal tahun ini.

Dana sebesar itu akan digunakan untuk membiayai pembebasan lahan di BSD City Serpong, Grand Wisata Bekasi, Kota Wisata Cibubur, Grand City di Balikpapan, dan lokasi-lokasi lain yang izin prinsipnya sudah dikantongi.

"Selain itu juga untuk mendanai pembangunan infrastruktur, investment property, dan pembangunan proyek-proyek baru," papar Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan PT Bumi Serpong Damai Tbk, Hermawan Wijaya kepada Kompas.com, di Jakarta, Rabu (30/3/2016). 

Adapun proyek baru yang siap dilansir BSDE tahun ini adalah apartemen The Elements di Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Aerium di Taman Permata Buana Jakarta Barat, superblok di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, dan apartemen di Surabaya.

Kecuali The Elements yang dipasarkan dengan harga serentang Rp 40 juta hingga Rp 45 juta, ketiga proyek lainnya akan dibanderol sekitar Rp 30 juta per meter persegi.

Masing-masing proyek tersebut, kata Hermawan, diprediksi akan bernilai atau gross development value (GDV) Rp 2 triliun untuk The Elements, Aerium, dan Superblok Tanjung Barat. 

"Sementara proyek apartemen dua menara di Surabaya GDV-nya skitar Rp 1 triliun," ucap Hermawan.

Terkait penjualan marketing atau marketing sales, Hermawan mengungkapkan, BSDE membidik Rp 6,864 triliun dengan komposisi Rp 3,778 triliun dari residensial dan Rp 3,085 triliun dari komersial.

Saat ini, raksasa properti dengan kapitalisasi pasar Rp 35,2 triliun tersebut tengah mengembangkan proyek residensial, komersial dan kawasan industri di sembilan kota dengan total cadangan lahan atau land bank seluas 4.700 hektar.

CATAT YA. REI Expo Batam 2016 Kembali Digelar di Mega Mall Mulai 16 Maret

CATAT  YA. REI Expo Batam 2016 Kembali Digelar di Mega Mall Mulai 16 Maret

BERITA LINE, BATAM - Real Estate Indonesia (REI) Expo Batam 2016 akan kembali digelar di Atrium Timur Mega Mall, Batam Center.

Expo akan berlangsung selama 12 hari, mulai Rabu, 16 Maret hingga 27 Maret.

Tidak hanya pengembang properti, tetapi juga pihak bank, akan hadir sebagai pendukung kegiatan REI Expo Batam 2016.

Ketua panitia REI Expo Batam 2016, Edison mengatakan, kegiatan ini diikuti 24 pendukung.

Sebanyak 16 di antaranya pengembang, baik pengembang lokal maupun pengembang nasional.

Selebihnya diikuti beberapa bank, seperti bank BTN, BNI. Ada pula Semen Bosowa, dan pendukung properti lainnya.

"Ada Ciputra Group, Royal Bay, PKP Group, TJP Group, Cipta Group, Pollux Habibie, Rhean Construcsindo, Barcelona Residence, Central Sukajadi, KDA, dan masih banyak lagi yang ikut," kata Edison dalam konfrensi persnya, Senin (14/3) sore di kantor REI Batam, di Batam Center.

Beragam model dan desain rumah, berikut harga jualnya.

Mulai dari rumah murah hingga rumah mewah, ditawarkan dalam kegiatan ini. Yang terbaru, pengembang properti nasional, Pollux Habibie juga akan ikut berpartisipasi.

"Sesuai tagline kami. Saat terbaik membeli properti, ya di REI Expo.

Karena harga properti selalu naik. Selama REI Expo tentunya banyak penawaran menarik.

Dari promo biaya, diskon, pengurusan yang lebih cepat, dan promo lainnya," ujarnya.

Pengembang Asal Johor Malaysia Ini, Tawarkan Apartemen Mewah dengan Status Hak Milik

BERITA LINE, BATAM - Apartemen Green Haven di kawasan Iskandar, Johor, Malaysia, kembali dipasarkan MK Group, agen pemasaran properti di Batam.

Apartemen Green Haven ikut dalam pameran yang berlangsung di Atrium Nagoya Hill Mal, yang mulai berlangsung sejak Sabtu (5/3/2016).

Chief Marketing Officer MK Group, Ming Lee mengatakan, Green Haven merupakan apartemen mewah dengan status hak milik.

Apartemen ini memiliki lokasi strategis, karena jaraknya hanya sekitar 10 menit dari Pelabuhan Stulang Laut, Malaysia menggunakan bus.

Selain itu juga hanya berjarak sekitar 5 - 10 menit ke area shopping mall, seperti Giant, Tesco, dan lainnya.

"Hanya 10 menit ke lapangan golf, dan dekat ke kawasan heavy industri. Jadi investor yang sudah beli, kalau tidak mau dipakai sendiri, bisa disewakan, dan sudah ada konsumen yang ready. Karena pekerja di situ butuh jugakan dengan tempat tinggal," kata Ming kepada Tribun, Sabtu (5/2/2016).(*)

SEBELUM UU TAPERA DIBERLAKUKAN, BAPERTUM-PNS HARUS DIKOREKSI

SEBELUM UU TAPERA DIBERLAKUKAN, BAPERTUM-PNS HARUS DIKOREKSI

SEBELUM UU TAPERA DIBERLAKUKAN, BAPERTUM-PNS HARUS DIKOREKSI

JAKARTA, Dosen Kelompok Keahlian perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar, mengatakan, sebelum UU Tabungan perumahan Rakyat (Tapera) berlaku efektif, pemerintah harus mengoreksi Badan Pertimbangan Tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). 

"Dana senilai Rp 11 triliun yang mengendap di Bapertarum-PNS digunakan untuk apa, dan bagaimana realisasinya. Ini ditambah lagi modal awal dana Fassilitas Likuiditas Pembiayaan perumahan (FLPP) Rp 33 triliun," kata Jehansyah kepada Kompas.com, Kamis (25/2/2016). 

Selama ini, lanjut jehansyah, keberadaan Bapertarum-PNS tidak efektif membantu pembiayaan perumahan pegawai. 

"Betulkah dana Bapertarum-PNS ini digunakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bagaimana laporan keuangannya, apakah sudah efektif membantu mengatasi backlog rumah rakyat yang masih 13,5 juta unit," tanya Jehansyah.

Jehansyah menegaskan, perlunya pemerintah mengoreksi Bapertarum-PNS agar keberadaannya semakin kontributif dan berperan strategis dalam pembiayaan perumahan untuk rakyat. 

Hingga saat ini, imbuh dia, laporan keuangan Bapertarum-PNS tidak jelas. Bahkan dalam situs resminya, www.bapertarum-pns.co.id laporan keuangan terakhir yang diunggah bertahun 2014. 

"Indonesia memang jago dalam soal menghimpun dana masyarakat. Namun, dalam hal mengelola, nanti dulu. Makanya, badan ini harus dikoreksi," cetus Jehansyah.

Jika pemerintah tidak menugaskan lembaga-lembaga yang mumpuni di bidang perumahan seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bank pelaksana pembiayaan, serta Perumnas dan Perumda sebagai lembaga pelaksana pembangunan perumahan, tambah Jehansyah, maka Tapera ini hanya akan jadi "mainan" baru pejabat Kementerian Keuangan

WAPRES JUSUF KALLA MINTA BUNGA KPR SEGERA TURUN JADI 7 PERSEN

WAPRES JUSUF KALLA MINTA BUNGA KPR SEGERA TURUN JADI 7 PERSEN

WAPRES JUSUF KALLA MINTA BUNGA KPR SEGERA TURUN JADI 7 PERSEN

INDONESIA NEWS,- Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan kembali, pemerintah dalam waktu dekat akan menurunkan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) komersil menjadi sekira 7 persen. 

Hal tersebut disampaikannya saat membuka pameran properti, Indonesia Property Expo 2016, di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (13/2/2016).

"Saat ini bunga kita tertinggi di ASEAN, pertumbuhan kita harus tinggi tapi bunga jangan tinggi-tinggi, kita tidak boleh lebih dari 7 persen," ujar Jusuf Kalla.

Menurutnya, penurunan bunga yang rencananya diturunkan tahun depan, dianggap sangat penting. Pasalnya tidak ada negara maju dengan bunga tinggi.

"Jika kita pasang bunga tinggi KPR maka tentu sulit bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) untuk dapat rumah layak," sambungnya. 

Dia pun memastikan, penerapan kebijakan tersebut tidak akan memakan waktu lama.

Real Estate Indonesia (REI) juga mengharapkan perbankan segera menurunkan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) menyusul penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

"Terkait BI rate atau suku bunga acuan BI ini harapan kami segera berdampak pada penurunan suku bunga KPR," kata Wakil Ketua REI Bidang Promosi, Humas, dan Publikasi Dibya K Hidayat di Semarang, belum lama ini.

Menurut dia, sejauh ini para pengembang juga sedang menunggu aksi dari pihak perbankan menyusul turunnya BI rate tersebut. Meski demikian, sampai saat ini belum ada kebijakan perbankan terbaru yang bisa menggairahkan pasar.

"Kami harapkan segera terealisasi, mungkin berupa penurunan suku bunga KPR atau fix rate KPR yang lebih lama," katanya.

Pihaknya juga berharap agar perbedaan antara bunga di tahun pertama dengan tahun-tahun selanjutnya tidak terlalu mencolok.

"Seperti misalnya kebanyakan di promo KPR, bunga di tahun pertama 7 persen, tetapi di tahun kedua dan selanjutnya harus membayar 14 persen, itu sangat memberatkan konsumen," katanya.

Ia mengakui, terkait hal itu banyak calon konsumen tidak menyadari bahwa ternyata yang harus dibayar adalah suku bunga 14 persen. Menurut dia, konsumen hanya fokus pada iming-iming di tahun pertama tersebut.

Sementara itu, terkait dengan waktu fix rate yang lebih lama, pihaknya mengatakan idealnya penerapan fix rate selama tiga tahun.

"Kalau saat ini paling lama fix rate yang diterapkan perbankan hanya sampai 2 tahun, itu belum ideal. Seharusnya bisa antara 3-5 tahun itu paling bagus karena 5 tahun kemudian pasti taraf perekonomian konsumen sudah meningkat jauh, sehingga akan lebih enteng untuk membayar angsuran. Dengan sendirinya akan menurunkan NPL atau kredit macet," katanya.