Menteri Susi Geram Cina Protes Insiden Tertembaknya Warga negara nya

Menteri Kelautan RI

Berita Line - Pemerintah Cina memprotes atas insiden tertembaknya salah seorang warga negaranya saat dikejar oleh TNI AL di Kepulauan Natuna. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan Indonesia juga bisa geram.

Susi mengatakan, apa yang dilakukan oleh TNI AL sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam menindak kapal pencuri ikan di perairan Indonesia.

"Protes boleh saja, tapi itu kan hal biasa yang kita tegakkan di wilayah kedaulatan. Saya pikir TNI AL sudah betul," ujar Susi Pudjiastuti usai acara buka puasa bersama di rumah Ketua DPR Ade Komarudin, Jl Widya Chandra III No 10, Jakarta Selatan, Senin (20/6/2016).

Susi mengatakan, yang dilakukan oleh TNI AL sudah betul. Ditegaskan Susi, hal itu juga berlaku bagi kapal dari negara mana pun jika kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia.

"Jadi hal biasa saja, sama saja dengan negara lain," kata Susi.

"Jadi jangan Cina saja yang boleh geram, kita juga bisa geram," tambah Susi.

Pensiun Nanti Badrodin Haiti Berniat Berhaji dan Kerja Sosial

Kapolri (Badrodin Haiti)

Berita Line - Setelah puluhan tahun mengabdi di kepolisian Republik Indonesia akan benar-benar dinikmati oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Menjelang masa purna tugas, Badrodin telah memiliki rencana untuk menghabiskan waktu setelah pensiun.

"Kita mau umroh mau haji momong cucu santai-santai, menikmati, menata dan membangun pola hidup yang sehat. Makan teratur, tidur teratur, olahraga teratur," ujar Badrodin usai silaturahmi dan buka bersama di Mabes Polri, Senin (20/6/2016).

Badrodin belum menerima informasi kapan serah terima jabatan akan dilaksanakan. "Belum tahu saya, nanti kan proses itu kan masih ada kemudian fit and proper test, kemudian paripurna mungkin paling cepat akhir minggu ini atau minggu depan. Bisa juga setelah lebaran. Ini sangat tergantung dari proses ini , kalau sudah selesai prosesnya ya bisa lebih cepat," kata dia.

Usai pensiun, Badrodin mengaku tak memiliki rencana untuk masuk ke dalam partai politik. Dia memilih untuk melakukan kerja sosial yang tak terikat.

"Tidak (berencana masuk parpol), saya kalau mau kerja kerja sosial yang tidak terikat. Enggak (ada tawaran masuk parpol), kita mau kerja yang tidak terikat," ujarnya.

Ahok Larang Siswi Sekolah Negeri Mewajibkan Pakai Jilbab

Gubernur DKI Jakarta (Ahok)

Berita Line - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melarang sekolah-sekolah negeri memaksa siswinya mengenakan jilbab.

Larangan itu disampaikannya saat memberi pengarahan kepada 1.700 kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK dan pejabat struktural eselon III serta IV di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, di Gedung Yayasan Budha Tzu Chi, Sabtu (4/6/2016).

Menurut Ahok, larangan itu sudah pernah ia terapkan saat menjadi Bupati Belitung Timur pada 2006.

"Tempat saya itu 93 persen muslim. Tiba-tiba semua guru mewajibkan semua muridnya berkerudung. Padahal kerudung itu kan panggilan iman," ujar Ahok.

"Anda mengimani kalau kerudung itu sebagai sesuatu yang bisa meyelamatkam Anda, ya silahkan. Tapi Anda tidak bisa memaksa semua anak pakai kerudung," sambung dia.

hok juga meminta agar larangan ini tidak kemudian dihubung-hubungkan dengan anggapan bahwa ia anti terhadap agama Islam.

Karena baginya, jilbab bukan merupakan lambang dari agama Islam. "Kalau kita mau berdebat, orang kristen sama yahudi juga pakai kerudung,"ujar Ahok.

"Saya tidak mau berdebat ke masalah teologia. Tapi kalau mengajarkan anak seperti itu, tidak boleh. Tapi kalau mengajarkan anak kamu mesti khatam (menamatkan) Al Quran saat usia 12 tahun, saya dukung dan dorong habis," ujar Ahok.

Menurut Ahok, ia melarang sekolah mewajibkan siswinya menggunakan jilbab karena seringkali siswi yang bersangkutan tidak menggunakannya secara serius.

Ia pun mencontohkan pengalamannya saat masih menjadi Bupati Belitung Timur.

"(Jilbab) yang dipakainya yang kayak serbet. Malah mungkin lebih bagus serbet di dapur saya. Begitu keluar dari sekolah naik motor bapaknya, langsung dibuka," kata Ahok.

"Anda ngajarin dia baik-baik sampai nanti dia berpikiran bahwa pakai kerudung inilah bagian dari akhlak saya sebagai seorang muslim, dia akan pakai. Dia akan pakai dengan terhormat. Bukan dia pakai terus pas keluar (sekolah) dia buang. Bukan dia pakai tapi kelakuannya mempermalukan agama," Kata Ahok.

Pasca Gempa Di Sumatra Barat, Aktivitas Gunung Kerinci Meningkat Di banding Sebelumnya

Terpantau aktivitas gunung kerinci meningkat mengeluarkan asap tebal

Berita Line - Pasca gempa 6,5 SR di barat daya Pesisir Selatan, Sumatera Barat, aktivitas Gunung Kerinci di Jambi meningkat dibandingkan sebelumnya. Sejak Jumat (3/6) hingga saat ini asap tebal terus keluar dari gunung berapi tersebut.

"Sejak Jumat hingga sekarang teramati asap kelabu tinggi asap lebih kurang 400-500 meter dengan tekanan kuat condong ke arah timur dan barat. Kondisi seismisitas berdasarkan pos pengamatan Gunung Kerinci PVMBG, tremor menerus dengan amplitude 0,5 – 2 mm dominan 1 mm," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangannya, Sabtu (4/6/2016).

Walaupun begitu amplitudo tersebut tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan letusan Gunung Bromo atau Gunung Raung yang mencapai sekitar 30 mm. "Artinya letusan yang terjadi tidak terlalu besar dan mengkhawatirkan," jelasnya.

Letusan Gunung Kerinci ini juga menyebabkan hujan abu tipis di Desa Sungai Sikai dan Desa Tangkil Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan ketebalan sekitar 0,01 – 0,05 mm. Letusan berlangsung puluhan kali dan menerus.

"Rekomendasi dari PVMBG adalah masyarakat di sekitar Gunung Kerinci dan pengunjung/wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah yang ada di puncak Gunung Kerinci dalam radius 3 km dari puncak kawah aktif. Masyarakat juga dilarang beraktifitas dalam radius bahaya/kawasan rawan bencana (KRB) III," kata Sutopo.

Mengingat Gunung Kerinci adalah gunung tertinggi di Sumatera (3.805 meter di atas permukaan laut), maka sebaiknya jalur penerbangan di sekitar Gunung Kerinci dihindari karena sewaktu-waktu masih dapat terjadi abu dengan ketinggian yang dapat mengganggu jalur terbang.

"Masyarakat diimbau untuk tetap tenang. Belum perlu ada pengungsian karena zona merah yang ditetapkan di dalam radius 3 kilometer. Sementara permukiman terdekat berada sekitar 8 kilometer dari puncak kawah," kata dia.

Sumber detik.com 

Aksi Demo Mahasiswa Dibubarkan Sopir Truk Dengan golok

Sopir Truk Mengeluarkan Golok Karena Kesal Truk nya Disandera Mahasiswa 

Berita Line - Tidak terima truknya disandera dan dijadikan panggung orasi, dua sopir truk di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, nekat membubarkan unjuk rasa puluhan mahasiswa dengan menghunus golok, Jumat (3/6/2016).

Aksi nekat dua sopir truk ini membuat mahasiswa tunggang langgang dan masuk kampus. Sementara itu, arus lalu lintas yang sempat macet menjadi normal kembali.

Unjuk rasa puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, di depan kampus mereka, Jalan Yasin Limpo, Kelurahan Samata, Kecamatan Somabopu, digelar sekitar pukul 14.00 Wita dengan cara memblokade jalan raya menggunakan sejumlah truk yang sekaligus dijadikan panggung orasi.

Sambil membentangkan spanduk, mahasiswa menuntut agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa segera membekukan trayek truk pada siang hari lantaran dianggap menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas.

Sebelumnya, seorang mahasiswa bernama Muhammad Haris tewas tergilas truk saat pulang kuliah. Lokasinya berjarak 700 meter dari kampus UIN Alauddin, Makassar.

"Sudah banyak korban jiwa akibat ditabrak truk, dan memang selayaknya truk hanya bisa beroperasi pada malam hari karena aktivias lalu lintas tidak terlalu padat," kata Yuda, salah seorang mahasiswa.

Akibat unjuk rasa ini, arus lalu lintas menjadi macet. Sejumlah sopir truk yang terjebak macet mencoba bernegosiasi dengan mahasiswa, tetapi malah berujung adu mulut.

Sejumlah sopir truk yang geram akhirnya mengamuk dengan menghunus golok sambil berlari ke arah kerumunan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa. Merasa terancam, puluhan mahasiswa pun kabur masuk ke kampusnya.

Beruntung, aksi nekat para sopir truk ini segera ditenangkan oleh aparat kepolisian yang melakukan pengamanan.

"Kurang ajar memang itu mahasiswa. Kalau mau demo, silakan demo, tetapi jangan bikin susah kami," teriak salah seorang sopir sambil mengacungkan golok.

Dalam peristiwa ini, pihak kepolisian tidak melakukan penahanan, baik terhadap mahasiswa maupun sopir truk.

Kivlan Zein : Dua Minggu Lalu Partai Komunis Indonesia Sudah Berdiri

Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein

Berita Line - Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein mengatakan dua minggu yang lalu telah dideklarasikan sebuah partai yang menamakan dirinya Partai Komunis Indonesia (PKI), dan bermarkas di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Ditemui di sela-sela acara simposium tandingan anti-PKI di Balai Kartini, Kivlan mengaku tak terkejut sedikitpun karena dirinya sudah menyadari akan rencana kebangkitan PKI ini sejak lama.

"Dua minggu lalu Partai Komunis Indonesia sudah berdiri. Pimpinannya namanya Wahyu Setiaji. Cari itu orang," ujar Kivlan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (1/6).

Kivlan Zein  mengatakan PKI yang kembali bangkit itu bahkan sudah memiliki struktur hingga tingkat daerah dan desa.

Hal ini disebutnya sebagai perwujudan dari apa yang disebut oleh DN Aidit puluhan tahun silam, bahwa mereka akan bangkit kembali saat keadaan negara dirasa cukup aman bagi mereka.

"DN Aidit 29 September 1965 bilang tarik senjata dan kita akan kembali lagi kalau kita sudah kuat," pungkasnya.

Hakim Tipikor Keenam yang Ditangkap KPK

Berita Line, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang penegak hukum di institusi peradilan, Senin (23/5/2016).

Kali ini, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, berinisial JP.

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan hal tersebut. Menurut Agus, JP ditangkap petugas KPK di Rumah Dinas Ketua PN Kepahiang.

"OTT sekitar pukul 15.30," ujar Agus melalui pesan singkat, Senin malam.

Namun, KPK belum merilis soal kasus yang menjerat hakim JP. Menurut rencana, keterangan lengkap soal kasusnya akan disampaikan pada hari ini, Selasa (24/5/2016).

Selain sebagai Ketua PN, JP juga merupakan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bengkulu.

Penangkapan ini sekaligus menambah daftar hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor yang justru terjerat kasus korupsi.

Hakim keenam yang ditangkap KPK

JP adalah hakim tipikor keenam yang ditangkap KPK.

Hakim tipikor yang pertama kali terjerat kasus korupsi adalah Kartini Julianna Mandalena Marpaung.

Hakim pada Pengadilan Tipikor Semarang tersebut ditangkap KPK pada Jumat (17/8/2012). Kartini ditangkap bersama Heru Subandono yang juga berprofesi sebagai hakim di Pengadilan Tipikor Pontianak.

Keduanya tertangkap tangan seusai melakukan transaksi suap di halaman PN Semarang.

Dari tangan Kartini, petugas KPK menemukan barang bukti berupa uang senilai Rp 150 juta yang diduga uang suap yang diterimanya.

KPK juga pernah menahan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Pragsono, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di DPRD Grobogan, Jawa Tengah, pada Desember 2013. (Baca: Banding, Hukuman Hakim Pragsono Jadi 6 Tahun Penjara)

KPK menetapkan Pragsono sebagai tersangka sekitar Juli 2013.

Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan hakim ad hoc Tipikor Palu, Sulawesi Tengah, Asmadinata.

Berikutnya, yakni hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Ramlan Comel. Ramlan ditahan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.

Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Dio Ashar mengatakan, penangkapan hakim ini menunjukkan adanya praktik korupsi yudisial yang sistemik, masif, dan mengakar di institusi peradilan.

Salah satu penyebabnya, menurut Dio, karena pengawasan yang lemah sehingga semakin memperbesar potensi korupsi di institusi peradilan.

Menurut Dio, sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung perlu mengambil sikap tegas untuk mengawasi para hakim.

"Kami mendesak MA agar bekerja sama dengan KPK dan Komisi Yudisial dalam memetakan modus praktik suap di lembaga peradilan, kemudian menyusun langkah pencegahannya," kata Dio.

Peraturan Urus e - KTP Pakai Fotocopy KK, Mendagri Sosialisasikan

Mendagri 

Berita Line - Mengurus e-KTP dan akta kelahiran kini hanya dengan menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga (KK). Mendagri Tjahjo Kumolo berharap kepala daerah sudah dapat menerima surat perubahan peraturan tersebut Senin (16/5/2016).

"Permendagrinya paling lama bisa diterima kepala daerah Senin depan kemudian kepala daerah sosialisasi seminggu," ujar Tjahjo, Sabtu (14/5/2016).

Tjahjo mengirimkan surat kepada Gubernur, Bupati/Wali kota seluruh Indonesia segera mempercepat layanan perekaman e-KTP dan penerbitan akta kelahiran. Surat bernomor 471/1768/SJ tentang Percepatan Penerbitan e-KTP dan Akta Kelahiran diterbitkan pada Kamis (12/5/2016).

"Seiring dengan semakin tertatanya database kependudukan di seluruh Indonesia, maka dalam pelayanan perekaman, penerbitan, dan penggantian e-KTP yang rusak dan tidak mengubah elemen data kependudukan, perlu penyederhanaan prosedur yaitu cukup dengan menunjukkan fotokopi KK tanpa surat pengantar dari RT, RW dan kelurahan atau kecamatan," kata Tjahjo, Jumat (13/5/2016).

Pertimbangan percepatan dua layanan dokumen tersebut karena cakupan perekaman e-KTP sampai saat ini hanya mencapai 86 persen dan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran mencapai 61,6 persen.

Tjahjo meminta para gubernur, bupati atau wali kota seluruh Indonesia agar membuka loket khusus untuk pelayanan bagi penduduk yang belum mendapatkan e-KTP pada saat perekaman massal dan memberikan pelayanan rekam cetak di luar domisili sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8/2016. Selain itu para gubernur, bupati/wali kota perlu menjemput bola dengan pelayanan keliling untuk perekaman di sekolah, kampus, mall, perusahaan-perusahaan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan, dan desa/kelurahan.

"Bagi penduduk yang pada tanggal 1 Mei 2016 sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menetap di luar negeri, wajib melakukan perekaman paling lambat tanggal 30 September 2016," kata Tjahjo.

Tjahjo juga meminta Mendagri meminta para gubernur, bupati/wali kota agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/2016 yang ditandatangani pada 24 Februari 2016 agar pembuatan akta kelahiran tidak perlu surat pengantar RT, RW dan kelurahan/desa dan hanya menunjukkan fotokopi KK.

"Pemerintah Daerah dilarang memberikan syarat tambahan dalam pelayanan perekaman e-KTP dan penerbitan akta kelahiran, misalnya dengan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan lain-lain," tegas Tjahjo.

Mendagri juga meminta para gubernur, bupati/wali kota agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk bekerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di daerah, untuk melakukan jemput bola pengurusan akta kelahiran, antara lain melalui sekolah TK, SD, SMP, SMU/SMK dan rumah sakit/puskesmas, serta rumah persalinan.

Turbulensi Masih Hantui Penerbangan Indonesia

Turbulensi Masih Hantui Penerbangan Indonesia

Pesawat Yang mengalami Turbolensi

Berita Line, Jakarta - Pesawat milik maskapai Etihad dan Hongkong Airlines mengalami turbulensi di wilayah udara Indonesia di waktu yang hampir bersamaan. 

Banyak korban luka-luka akibat insiden udara tersebut. Faktor peralihan musim dan cuaca dinilai menjadi salah satu penyebabnya. 

Masa peralihan musim seperti yang terjadi di Indonesia saat ini mengakibatkan adanya perbedaan suhu yang mencolok di udara.

Potensi terjadinya pesawat turbulensi diprediksi masih akan terus terjadi beberapa waktu ke depan bersamaan dengan peralihan musim.

"Ini masa transisi, masa peralihan, ada perbedaan suhu yang mencolok antara siang dan malam, maka potensi turbulensi masih akan terus terjadi," kata Kepala Sub Bidang Informasi Meteorologi BMKG.

Karena adanya potensi turbulensi tersebut BMKG kata Hary, meminta para pilot yang terbang di udara Indonesia untuk terus memberikan laporan cuacanya. Pilot dan BMKG bisa saling memberikan informasi mengenai kondisi cuaca terakhir.

"Dari regulasi penerbangan kita sudah memberikan data-data cuaca, di sisi pilot kami harapkan bisa melaporkan juga cuaca, atau istilahnya Pirates, sewajarnya saling crosscheck mengenai kondisi riilnya seperti apa saat terbang," ujar Hary.

Hary menjelaskan insiden turbulensi pesawat bisa terjadi dimana saja dan tidak hanya di wilayah Indonesia. 

Ia pun memberikan beberapa pemicu terjadinya turbulensi pesawat.

Pertama, kata Hary kategori turbulensi low level, atau saat pesawat terbang rendah. Kedua, turbulensi dekat dengan awan comulunimbus atau saat pesawat melintas di dekat awan Comulunimbus.

Berikutnya, turbulensi clear air atau insiden guncangan pesawat hebat di udara yang cerah dan terakhir mountain wave turbulance atau turbulensi saat pesawat dekat dengan pegunungan.

Hary menganalisis peristiwa turbulensi yang dialami pesawat Etihad lebih disebabkan karena clear air turbulance karena ketinggian pesawat Etihad berada di titik 13.000 meter atau 39 kaki.

Sementara untuk turbulensi Hongkong Airlines diduga disebabkan karena pesawat dekat awan Comulunimbus.

Kondisi Dalam Pesawat Usai Mengalami Turbolensi

"Kalau untuk yang di Sumatera ada perbedaan suhu udara di lapisan tertentu, inversi atau perbedaan suhu di bawah hangat sementara di atas dingin. Untuk yang di Kalimantan karena dekat awan CB," ujarnya.

Rawan Turbulensi Saat Pancaroba

Pengamat Penerbangan Alvin Lie menyatakan musim pancaroba seperti saat ini berpotensi terjadi turbulensi, terutama di daerah sekitar garis khatulistiwa.

"Turbulensi yang dialami Etihad dan Hongkong Air termasuk kategori Clear Air Turbulence (CAT) yang sering terjadi di daerah dekat khatulistiwa," ujar Alvin.

Menurut Alvin, CAT berbeda dengan turbulensi yang disebabkan oleh adanya awan dan hingga saat ini belum ada teknologi radar di pesawat mampu menditeksi CAT. Alhasil turbulensi besar tersebut datang tiba-tiba tanpa adanya peringatan sebelumnya.

"BMKG (hanya) mampu perkirakan daerah yang berpotensi terjadi CAT. CAT umumnya terjadi pada ketinggian sekitar 40 ribu kaki dimana terbentuk jet stream yang banyak dimanfaatkan pesawat untuk efisiensi bahan bakar," ujar Alvin.

Walaupun saat ini sering terjadi CAT di sekitar garis khatulistiwa, kata Alvin, pada prinsipnya struktur pesawat telah dirancang tahan terhadap CAT, sehingga tidak membahayakan pesawat tetapi hanya membuat penerbangan menjadi tidak nyaman.

Agar tidak terjadi benturan yang hebat pada penumpang ketika terjadi CAT, Alvin pun meminta agar senantiasa menggunakan sabuk pengaman ketika sedang duduk ataupun tertidur dan berusaha agar tidak meninggalkan tempat duduk kecuali sangat diperlukan.

"Penumpang yang tetap di tempat duduk dan pakai sabuk pengaman, juga sangat kecil kemungkinan alami cedera," ucapnya.

Pesawat Hongkong Airlines Type A330-200 tujuan Denpasar - Hongkong (HX6704) kembali ke Bandara I Gusti Ngurah Rai (Return to Base-RTB) sekitar pukul 04.34 Wita kemarin.

Pesawat mengalami turbulensi di atas Kalimantan dan akhirnya harus kembali ke Bali.

Dari pesawat yang mengangkut sekitar 204 orang itu, beberapa penumpang dan kru mengalami luka-luka. Ada sekitar 17 penumpang mengalami luka-luka. Dua belas orang sudah dikirim ke BIMC Kuta dan lima di Poliklinik Bandara Ngurah Rai.

"Dan sementara ini, masih dalam perawatan," kata GM Bandara Ngurah Rai, Trikora Harjo melalui Humas Bandara Sherly Yunita.

Sementara itu, untuk penumpang lainnya diturunkan kembali ke ruang tunggu sambil menunggu pengaturan pihak maskapai yang rencananya akan menginapkan para penumpang di hotel dan mengalihkan melalui penerbangan dan maskapai lainnya.

Dipindah ke Garuda

Sebagian penumpang yang tidak mengalami luka ditawarkan untuk naik pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 856 ke Hong Kong.

"Penumpang sebagian ditransfer ke Garuda GA 856 tujuan Hong Kong pukul 09.45 Wita. Penumpang sebanyak 95 orang yang diberangkatkan dengan Garuda," ujar GM PT Angkasa Pura, I Gusti Ngurah Rai Bali, Trikora Harjo.

Trikora menjelaskan bahwa pesawat yang membawa 204 penumpang dan 12 kru pesawat ini mengalami turbulensi lalu meminta kembali Ke Bandara Ngurah Rai dan mendarat dengan selamat pada pukul 04.28 Wita.

Karena turbulensi, 17 penumpang terluka, 12 di antaranya dilarikan ke rumah sakit dan 5 orang dirawat di klinik bandara dan sudah bisa kembali terbang.

Sebagian penumpang yang masih ingin istirahat di Bali kini berada di hotel yang disediakan oleh pihak maskapai.

Sementara itu, pesawat Hong Kong Airlines masih terparkir di Bandara Ngurah Rai.

Sebelum insiden pesawat milik maskapai Hongkong Airlines, pesawat dari maskapai Etihad juga mengalami hal serupa di atas wilayah Sumatera Kamis lalu.

Pesawat dengan nomor EY474 tersebut melayani rute Abu Dhabi ke Jakarta pada 4 Mei 2016 mengalami turbulensi hebat sekitar 45 menit sebelum mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Akibatnya, sebanyak 31 orang terluka, seperti dikutip situs Emirates247.com turbulensi itu juga mengakibatkan beberapa kerusakan di bagian bagasi kabin.

"Kami memberikan pendampingan semampu kami terhadap penumpang yang terdampak," jelas Etihad.

Kendati sempat mengalami turbulensi hebat di udara Indonesia tepatnya di atas wilayah udara Medan-Palembang, pesawat tersebut berhasil mendarat dengan selamat.

Situs Website KPAI di Retas Oleh Hacker

Situs Website KPAI di Retas Oleh Hacker

Situs Website KPAI di Retas Oleh Hacker

Berita Line - Situs website resmi Komisi Perlindungan Anak(KPAI) diretas oleh para hacker sekitar pukul 21.00 wib.

Berita ini langsung menyebar dan heboh di dunia maya,entah siapa pelaku nya.

Buka Pada laman website kpai.go.id, hanya tertera gambar blank hitam dan ada pesan 
Zuhahaha.. You're drunk? Fix ur sec first b4 talking about game.

Kemungkinan hal tersebut terkait dengan laporan KPAI tentang pemblokiran 15 game yang dianggap berbahaya, banyak kalangan gamer yang tidak terima dengan rencana pemblokiran tersebut karena dinilai tidak etis.

Berikut 15 game yang dianggap berbahaya kontennya : 
1. Grand Theft Auto 
2. Mortal Combat 
3. Point Blank 
4. Counter Strike 
5. World of Warcraft 
6. Call of Duty 
7. Cross Fire 
8. War Rock 
9. Future Cop 
10. Carmageddon 
11. Shelshock 
12. Rising Force 
13. Atlantica 
14. Bully 
15. Conflict of Vietnam

Video : Kelompok Abu sayyaf Melawan Militer Filipina

Video : Kelompok Abu sayyaf Melawan Militer Filipina

Kelompok Abu Sayyaf

Berita Line - Beredar disitus berbagi video YouTube sebuah video baku tembak antara militer Filipina dan milisi Abu Sayyaf.

Dalam video yang diduga diabadikan oleh milisi Abu Sayyaf itu, terlihat milisi Abu Sayyaf nampak melakukan kontak senjata dengan militer Filipina.

Video yang diunggah Liberum Homines itu juga menggambarkan para milisi ini juga nampak lalu lalang saat baku tembak masih berlangsung padahal, kontak senjata itu dilakukan di wilayah terbuka.

Baku tembak yang terjadi selama sembilan jam antara di kawasan Basilan, Filipina Selatan, Sabtu (9/4/2016) itu rupanya membuat milisi Abu Sayyaf gerah, beberapa milisi pun nampak mengambil beberapa senjata peluncur granat M203

Tanpa menunggu lama, senjata berukuran besar itu langsung dibidik ke arah militer Filipina dari beberapa titik berbeda.

Ketika menembak para milisi Abu Sayyaf juga nampak tertawa.

Dalam baku tembak tersebut, 18 prajurit Filipina tewas, empat di antaranya dalam kondisi terpenggal.

Diduga mayat tanpa kepala itu terkena tembakan peluncur granat M203.

Berikut Video nya : 

Masuk Area Militer, 7 Pekerja Proyek Termasuk WN China Ditangkap TNI AU

Berita Line, Jakarta - TNI AU menangkap para pekerja proyek di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

Para pekerja yang ditangkap itu berjumlah 7 orang dan di antaranya ada warga negara asal China.
"Betul ada penangkapan dan itu ada WNA," ujar Danlanud Halim Kolonel Pnb Sri Mulyo Handoko,
saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (27/4/2016).

Mereka ditangkap karena memasuki wilayah militer tanpa izin.
Namun Sri belum mau bersedia memberikan info detail soal kronologi penangkapan 7 pekerja tersebut.
"Ya ditangkap karena masuk wilayah muiliterlah," ucapnya.

Tidak jelas berapa jumlah WNA dari para pekerja yang ditangkap.
Nasib para pekerja juga belum diketahui.

Informasi yang beredar, para pekerja itu berasal dari kontraktor proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Stasiun keberangkatan destinasi awal untuk kereta tersebut memang direncanakan akan dibangun dari Halim.

Namun pihak TNI AU sudah lama menolak.
Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna pernah mengirim surat keberatan ke Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmayanto atas pemanfaatan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma sebagai salah satu lokasi stasiun proyek kereta cepat.

Sebab lokasi stasiun diyakini bisa berdampak negatif bagi pelaksanaan tugas bandara sebagai pangkalan militer.

Dikonfirmasi soal ini, Dirut Kereta Cepat Indonesia-China, Hanggoro Budi Wiryawan, belum bisa memberikan jawaban pasti.

"Saya nggak tahu. Setahu saya, orang China yang ada di saya tidak ada yang masuk Halim. mungkin orang lain.

Sementara masih saya telusuri," ucap Budi saat dikonfirmasi terpisah.

Himbauan Said Aqil tuk Pilih Pemimpin Kafir Jujur Dipatahkan Ustadz Felix Siauw

Berita Line - Umat Islam sudah sangat jelas dilarang Allah Swt memilih orang kafir jadi pemimpin. Hal itu tertulis di dalam kitab suci Al Qur’an. Salah dua dari ayat Al Qur’an yang melarang itu adalah:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin/pelindung) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” (QS. An-Nisaa’ 144).

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).” (QS. Ali Imran 28).

Anehnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj malah tidak mempersoalkan jika negeri ini (Indonesia) dipimpin oleh orang kafir. Menurutnya, tak masalah bila calon kepala daerah itu non-Muslim tapi jujur dan dipercaya rakyat.

“Siapa saja yang mampu dan dipercaya rakyat, pemimpin yang adil meski itu non-Muslim tapi jujur, itu lebih baik daripada pemimpin Muslim tapi zalim. Di mana saja dan siapa saja,” kata Said Aqil di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta, Sabtu (16/4/2016),seperti dilansir Detik.com.

Pernyataan Said diatas amat disayangkan. Karena secara tidak langsung atau langsung, Said bisa disimpulkan mengajak umat Islam untuk memilih pemimpin non muslim atau kafir berkuasa mengelola pemerintahan. Apa Said tidak baca Al Qur’an surat Ali Imran ayat 28? atau surat An-Nisa ayat 144?

Terkait teori Said itu, ustadz Felix Siauw sangat lugas mematahkan dengan argumentasi yang memukau.

 

Pasukan TNI Tunggu Perintah soal Pembebasan WNI dari Tangan Abu Sayyaf

Berita Line- Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat Letjen Edy Rahmayadi menyatakan bahwa TNI masih berkoordinasi dengan pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Edy mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan patroli bersama dengan Filipina dan Malaysia untuk memantau situasi.

"Kita masih menunggu perintah karena aturan di Filipina tidak mengizinkan siapa pun melakukan operasi militer di daerahnya, termasuk tentara Amerika yang punya pangkalan di sana (Filipina) tidak boleh," ucap Edy seusai menghadiri kegiatan HUT ke-55 Kostrad dan bakti sosial bersama PT Sido Muncul Tbk di Markas Divisi 1 Infantri Cilodong, Depok, Jawa Barat, Selasa (19/4/2016).

Edy menjelaskan, timnya sudah melacak keberadaan WNI yang disandera oleh kelompok separatis Abu Sayyaf. Posisi mereka berada di Pulau Sulu, Filipina.

"Pasukan TNI kita disiagakan di perbatasan perairan antara Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Kita fokuskan di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara," kata Edy.

Mantan Panglima Kodam I Bukit Barisan itu menambahkan, sekitar 500 prajurit Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) disiapkan untuk membantu pembebasan para sandera.

"Yang jelas, kami tinggal menunggu sinyal. Pasukan kami sudah siap. Ada perintah, pasukan TNI siap bergerak," kata dia.

Pasukan khusus TNI memiliki catatan bagus dalam hal pembebasan sandera. Hal itu antara lain terbukti saat operasi pembebasan kapal Sinar Kudus dan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di Somalia.

Wakil Ketua KPK Bantah Jika Presiden Disebut Mencampuri Kasus Sumber Waras

Berita Line - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief memberi klarifikasi terkait pernyataan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon, yang menyebut bahwa ada rumor tentang intervensi Presiden dalam penanganan kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras.

Syarief membantah adanya campur tangan Presiden dalam kasus tersebut.

"Adalah fitnah jika ada pihak yang mengatakan bahwa Presiden mencampuri urusan kasus-kasus di KPK," ujar Syarief melalui pesan singkat, Senin (18/4/2016).

Syarief mengatakan, KPK sangat independen dalam penyelidikan soal Sumber Waras. KPK bekerja berdasarkan bukti-bukti, bukan berdasarkan opini dan tekanan-tekanan politik.

Selain itu, sebelum meningkatkan status suatu kasus, menurut Syarief, KPK harus yakin bahwa jaksa-jaksa KPK dapat membuktikan alasan yang kuat, sehingga kasus tersebut layak dilimpahkan ke pengadilan.
Dengan demikian, menurut Syarief, selama keyakinan itu belum ada, suatu kasus tidak akan ditingkatkan status penanganannya.

"Sekali lagi kami tekankan bahwa KPK tidak akan tunduk pada tekanan-tekanan eksternal dalam mengusut suatu kasus," kata Syarief.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, saat ini beredar rumor bahwa Presiden Joko Widodo melindungi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras.
Fadli meminta agar Presiden Jokowi segera memberikan klarifikasi terhada rumor tersebut.

Hingga saat ini, laporan terkait adanya kerugian negara dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras masih dalam tahap penyelidikan di KPK.

Terdapat beberapa hal yang membuat KPK belum juga menetapkan tersangka. Salah satunya, KPK belum menemukan adanya indikasi korupsi dan niat jahat penyelenggara negara dalam pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Dua Kapal Indonesia Dibajak Dekat Filipina, 4 ABK Diculik

Dua Kapal Indonesia Dibajak Dekat Filipina, 4 ABK Diculik

Ilustrasi Pembajakan

Berita Line - Dua kapal berbendera Indonesia dibajak di perairan perbatasan antara Filipina dan Malaysia. Dari 10 anak buah kapal, 4 di antaranya masih disandera pembajak.

"Kapal tersebut dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina, menuju Tarakan," ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal melalui keterangan tertulis, Sabtu (16/4/2016).

Kedua kapal tersebut, yakni Kapal Tunda TB Henry dan Kapal Tongkang Cristi, dibajak pada Jumat (15/4/2016), sekitar pukul 18.31.

Dalam peristiwa tersebut, 1 orang ABK tertembak, 5 orang selamat, dan 4 orang diculik.

Satu ABK yang tertembak sudah diselamatkan oleh Polisi Maritim Malaysia ke wilayah Malaysia guna mendapatkan perawatan.

Meskipun mengalami luka tembak, ABK tersebut masih dalam kondisi stabil. Sementara itu, lima ABK lain yang selamat, dibawa Polisi Maritim Malaysia ke Pelabuhan Lahat Datu, Malaysia.

Terkait masalah ini, Kementerian Luar Negeri telah berkordinasi langsung dengan manajemen perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai detail peristiwa tersebut.

Saat ini Kemenlu RI juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Malaysia dan Filipina.

Konsulat RI di Tawau juga terus melakukan koordinasi dengan otoritas di Malaysia, yang ada di wilayah tersebut.

"Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi sering terjadinya pembajakan di kawasan tersebut. Indonesia juga akan mengajak negara negara tetangga untuk meningkatkan keamanan," ujar Iqbal.

Disandera Abu Sayyaf

Sejak 26 Maret, 10 awak kapal pandu Brahma 12 beserta muatan batubara milik perusahaan tambang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, disandera kelompok teroris Filipina Abu Sayyaf.

Para awak kapal dan seluruh muatan batubara dibawa penyandera ke tempat persembunyian mereka di salah satu pulau di sekitar Kepulauan Sulu.

Tak hanya itu, Abu Sayyaf meminta tebusan 50 juta peso (sekitar Rp 14,3 miliar) untuk pembebasan 10 sandera itu.

Hingga kini, upaya pembebasan sandera tersebut belum membuahkan hasil.

Mendagri Tertawa Lihat Gaya Berpakaian Pasha "Ungu"

Mendagri Tertawa Lihat Gaya Berpakaian Pasha "Ungu"

Mendagri Tertawa Lihat Gaya Berpakaian Pasha "Ungu"

Berita Line, Jakarta -  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama jajaran stafnya tertawa melihat gaya berpakaian Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo atau yang lebih dikenal dengan nama Pasha "Ungu".

Foto itu kini tersebar dan ramai dibicarakan di media sosial.

Awalnya, wartawan menanyakan kepada Mendagri mengenai gaya berpakaian Pasha tersebut. Namun, Mendagri belum melihat seperti apa gaya berpakaian Pasha.

Akhirnya, wartawan menunjukkan foto itu. Dalam foto tersebut, Pasha menggunakan pin praja wibawa (Satpol PP), wing marinir, lencana pelopor lantas, tongkat komando, serta setelan jas yang dipadupadankan dengan jeans dan ikat pinggang ala rocker.

Setelah melihat foto Pasha itu, Mendagri pun tak bisa menahan tawa.

"Ha-ha-ha... saya akan cek dulu ya. Saya akan cek ke Gubernur," kata Tjahjo.

Mendagri hanya menjelaskan bahwa seragam wakil wali kota harusnya menggunakan seragam dengan tanda korpri dan nama serta tanda jasa jika memang ada.

"Saya belum komentar dululah," ucap Tjahjo.

Hingga kini, belum ada konfirmasi tentang foto tersebut dari pihak Pasha.

Rekomendasi Menteri Susi, Ahok: Beliau Sadar Tak Bisa Setop Reklamasi

Rekomendasi Menteri Susi, Ahok: Beliau Sadar Tak Bisa Setop Reklamasi

Berita Line, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan dirinya hanya mengeluarkan rekomendasi untuk penghentian sementara Reklamasi Teluk Jakarta, bukan untuk penghentian proyek. Bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok)?

"Beliau hanya rekomendasi loh, kalau rekomendasi hentikan itu artinya beda," ungkap Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/4/2016).

Dalam pernyataan persnya sore tadi, Susi menyebut bahwa kewenangan dan tanggung jawab Reklamasi Teluk Jakarta berada di Gubernur DKI. Namun diingatkannya, untuk melakukan reklamasi, Pemprov DKI harus memerhatikan beberapa hal. Seperti Amdal dan izin rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Ya enggak apa-apa. Kalau rekomendasi kan, tentu Bu Susi mengerti pasti ada pertimbangan kenapa Bu Susi ada rekomendasi," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menyatakan pembangunan pulau-pulau buatan di Jakarta tidak serta merta bisa dihentikan begitu saja. Sebab ada banyak pihak yang terlibat dan aturan di dalamnya. Rekomendasi dinilai Ahok tidak sama dengan kewenangan memberi izin.

"Kita enggak bisa berhentikan, bisa di PTUN kita. Beliau (Susi) juga sadar ada kesulitan memberhentikan. Saya bisa digugat orang," tutur Ahok.

"Coba kalau Bu Susi perintahkan ini sesuai (ada kewenangan memberikan izin), (artinya) harus diberhentikan, saya bisa ada dasar hukum (untuk menghentikan). Saya (bisa) berhentikan karena ada perintah ini. Karena kalau digugat, saya tanggung jawab sendiri. Itu saja," tambah suami Veronica Tan itu.

Sebelumnya Susi menyatakan sah-sah saja untuk melakukan reklamasi. Namun ia mengingatkan bahwa untuk proses pembangunan pulau buatan, dirinya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi.

Landasannya adalah peraturan menteri kelautan dan perikanan sebagai turunan dari Perpres yang mengatur pengeluaran izin reklamasi. Namun hak untuk pemberian izin ini berlaku untuk lokasi reklamasi dengan luas lebih besar dari 25 hektar. 

Sementara untuk pelaksanaan reklamasi lebih dari 500 hektar, KKP hanya punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi. Landasan Ahok pada pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta adalah Keppres sejak era Presiden Soeharto.

"Biasanya kalau itu merupakan kawasan besar atau strategis nasional, itu ada Perpres, apalagi kalau itu di atas 25 hektar izin lokasinya dan izin pelaksanaannya di atas 50 hektar. Perpres ini adalah payung hukum untuk menteri membuat rekomendasi," terang Susi, Jumat (15/4). 

Menteri Susi Minta Ahok Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta

Berita Line - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar segera menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta sementara waktu.

Pasalnya pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan belum memberikan rekomendasi.

"Kami ingin proses reklamasi dihentikan sementara sampai ketentuan ini sesuai dan sudah dipenuhi seperti yang dimintakan dalam peraturan perundangan," ujar Susi di rumah dinasnya, Jumat (15/4/2016).

Susi menjelaskan jika sebuah wilayah provinsi, atau kabupaten/kota ingin melakukan reklamasi, harus mendapat rekomendasi dari pemerintah pusat terlebih dahulu.

Setelah itu pemerintah daerah bisa melaksanakan reklamasi dengan rancangan peraturan daerah (Raperda) dari masing-masing zonasi wilayah.

"Faktanya, pelaksanaan reklamasi dilakukan tanpa rekomendasi dan tanpa Perda Zonasi wilayah pesisir," kata Susi.

Saat ini pemerintah pusat sudah membuat Keputusan Menteri yang akan mengkaji dan memantau pelaksanaan reklamasi teluk Jakarta. Karena ada banyak lahan yang akan direklamasi dan berbeda ukuran.

"Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah menerbitkan Keputusan Menteri 301 tahun 2016 untuk melakukan kajian dan pengawasan reklamasi pantai utara," kata Susi

Susi menambahkan dalam waktu dekat Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, akan menggelar rapat bersama Pemprov DKI Jakarta.

Tujuannya agar membahas reklamasi mulai dari penambahan lahan sampai pengoperasian di pantai utara Jakarta tersebut sampai selesai.

"Kita duduk bersama menyelesaikan persoalan yang belum beres," papar Susi. 

Militer Filipina terbunuh, Apakah TNI segera gempur Abu Sayyaf?

Militer Filipina terbunuh, Apakah TNI segera gempur Abu Sayyaf?

Berita Line - Upaya penyerbuan Abu Sayyaf oleh tentara Filipina mendapat hasil nihil. Rencana untuk merangsek dan membebaskan para sandera yang ditawan kelompok Abu Sayyaf malah menewaskan 18 tentara Filipina dan 52 lainnya luka-luka. 

Lima militan dari Abu Sayyaf pun turut meregang nyawa dalam aksi baku tembak yang terjadi Sabtu (9/4) lalu di Pulau Basilan Mindanao, Filipina. Pihak Filipina pun hingga kini masih belum memberikan lampu hijau bagi pasukan elite TNI untuk turut serta mengirim pasukan melumpuhkan kelompok radikal tersebut. 

Lalu apakah ini menandakan Indonesia siap gempur kelompok Abu Sayyaf segera?

Menurut pengamat militer Susaningtyas Kertapati atau biasa disapa Nuning, momen lumpuhnya tentara Filipina tidak serta merta pasukan TNI Elite bisa merangsek masuk melumpuhkan kelompok Abu Sayyaf. Shuttle diplomacy, yang menurut Nuning perlu dilakukan agar proses pembebasan 10 WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf bisa berlangsung lancar.

"Tidak bisa sembarangan masuk ke wilayah orang, maksudnya (Indonesia) harus segera meletakkan shuttle diplomacy," ujar Nuning kepada merdeka.com, Minggu (10/4).

Pasalnya, hingga saat ini Indonesia belum mengirimkan shuttle diplomacy ke Filipina. Shuttle diplomacy adalah adanya keterlibatan pihak luar selaku penengah antara pihak-pihak yang berselisih. Para pihak berselisih tidak melakukan kontak langsung dalam diplomasi. 

Terlebih lagi, menurut Nuning, shuttle diplomacy dalam kejadian ini sangat penting sekali, oleh karenanya dia berharap agar Indonesia bisa mengirim shuttle diplomacy ke Filipina. Kendati hingga saat ini belum ada shuttle diplomacy, dia menegaskan tidak ada kata terlambat jika Indonesia akan mengirim shuttle diplomacy.

"Shuttle diplomacy penting sekali, saya tidak katakan terlambat tapi sebaiknya ada (shuttle diplomacy yang dikirim) pokoknya harus dikirim," tandasnya.

Dia kembali menegaskan dalam kejadian ini masyarakat tidak hanya berfokus bagaimana pemerintah Indonesia bekerja tapi dari pihak perusahaan juga seharusnya dipantau. Dalam hal ini, lanjutnya, perusahaan harus sangat berperan aktif dalam upaya pembebasan ke-10 WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf. 

"Perusahaan jangan lepas tangan, (perusahaan) kementerian luar negeri yang diwakili bu Retno nantinya juga akan bersama-sama melakukan negosiasi," lanjut Nuning.

Anggota DPR Komisi I periode 2009-2014 itu juga menjelaskan dalam hal ini bukan pemerintah Indonesia tidak mau memberi uang tebusan seperti yang diminta oleh kelompok Abu Sayyaf, dia menegaskan jika kelompok radikal itu meminta uang tebusan, pihak perusahaanlah yang harus membayar tentunya hal ini akan dikawal dan dibantu oleh pemerintah Indonesia.

Meski negosiasi hingga saat ini masih belum memberikan titik terang dia optimis proses pembebasan 10 WNI bisa dilakukan dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan kesepakatan antara Indonesia dengan Filipina.

"Pemerintah bukan tidak mau memberikan uang tebusan, bukan ini yang difokuskan tetapi seperti pak JK (Jusuf Kalla) katakan harus ada pendekatan secara kemanusiaan, kita (Pemerintah Indonesia) harus menghormati apa yang dilakukan pemerintah Filipina saat ini," jelasnya.

Menurutnya pasukan Elite TNI saat ini sudah siap jika memang Filipina meminta bantuan Indonesia. Hanya hingga menunggu komando pasukan TNI siap dikirim ke Filipina untuk membebaskan para sandera.

"Tentara kita sih serbu ya serbu, siap ya pasti siap," tandasnya.

Sambil menunggu hasil negosiasi yang dilakukan oleh Filipina, dia mengatakan dua hal yang perlu dilakukan oleh Indonesia yakni mengawal negosiasi dan segera kirim shuttle diplomacy.

"Kita kawal negosiasi dan pastinya kita harus segera kirim shuttle diplomacy untuk mengecek apa Filipina mampu atau tidak (menangani kelompok Abu Sayyaf)," tukasnya.

Seperti diketahui, pada hari Senin (28/3) Indonesia digegerkan dengan penyanderaan sepuluh warga negara Indonesia awak kapal Pandu Brahma 12 oleh kelompok militan Abu Sayyaf di perairan Filipina. Pernyataan resmi ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri melalui juru bicaranya .

"Pada hari Senin, 28 Maret 2016, Kemlu (Kementerian Luar Negeri) menerima informasi awal dari sejumlah pihak mengenai adanya 2 kapal berbendera Indonesia yang dibajak dan 10 WNI awak kapal yang disandera di perairan Filipina. Benar bahwa telah terjadi pembajakan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia," kata juru bicara Kemlu Arrmanatha Nasir atau biasa dipanggil Tata kepada merdeka.com melalui pesan singkat, Selasa (29/3).

Kelompok yang bermarkas di Mindanao Barat ini bahkan meminta tebusan kepada Indonesia 50 peso setara dengan Rp 15 miliar. Meski belum menyetujui permintaan tersebut, pemerintah segera melakukan koordinasi dengan Filipina.